Tinjauan Fiqih terhadap Metode Pemerintah dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Tinjauan Fiqih terhadap Metode Pemerintah dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Pertanyaan ini sering kali memicu kebingungan di tengah masyarakat setiap menjelang Ramadhan dan Syawal. Di Indonesia, pemerintah (melalui Kementerian Agama) menggunakan metode Sidang Isbat, yang pada hakikatnya merupakan penggabungan (sintesis) antara metode Rukyat (observasi visual) dan Hisab (perhitungan astronomi).

Apakah metode ini sudah sesuai dengan Syariat? Jawabannya: Ya, metode ini sangat sesuai dengan standar Fiqih mayoritas ulama (Jumhur) dan merupakan langkah paling ideal untuk menjaga keabsahan ibadah sekaligus menyatukan umat.

Berikut adalah rincian ilmiahnya mengapa metode pemerintah dibenarkan dan sangat kuat secara dalil:

1. Mempertahankan Standar Utama Syariat: Rukyatul Hilal

Syariat Islam menetapkan bahwa sebab utama masuknya bulan baru adalah Ru'yah (terlihatnya hilal secara fisik), bukan semata-mata karena bulan sudah berada di atas ufuk secara matematis. Pemerintah Indonesia secara disiplin selalu mensyaratkan adanya kesaksian melihat hilal secara langsung di lapangan.

Hal ini bersandar pada nas hadits yang mutawatir dan disepakati oleh Empat Imam Mazhab:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

(Berpuasalah kalian karena melihatnya [hilal] dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka jika awan menutupi kalian, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari). (Sahih Al-Bukhari (صحيح البخاري), no 1909).

Imam An-Nawawi menegaskan konsensus (Ijma') dalam Mazhab Syafi'i mengenai hal ini:

«لَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إلَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَإِنْ غُمَّ وَجَبَ اسْتِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

(Tidak wajib puasa Ramadhan kecuali dengan melihat hilal. Jika tertutup awan, maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi tiga puluh hari). (Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab (المجموع شرح المهذب), 6/270).

2. Menempatkan Hisab (Astronomi) pada Porsinya

Pemerintah tidak menolak Hisab. Justru, astronomi digunakan secara canggih sebagai alat bantu verifikasi (Imkanur Rukyat / visibilitas hilal).

Jika ada saksi mata yang mengaku melihat hilal, namun secara perhitungan Hisab posisi hilal masih di bawah kriteria minimum (misal di bawah 3 derajat), maka pemerintah berhak menolak kesaksian tersebut karena dianggap "tidak mungkin secara sains dan akal sehat" (biasanya yang terlihat adalah pantulan cahaya atau planet lain).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sangat keras menolak jika masuknya Ramadhan ditentukan hanya dengan hitungan matematis tanpa observasi lapangan. Beliau menyatakan:

«فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ الصَّوْمِ... بِمُجَرَّدِ حِسَابِ الْحَاسِبِ لَمْ يَشْرَعْهُ رَسُولُ اللَّهِ»

(Sesungguhnya kita mengetahui secara pasti dari agama Islam bahwa beramal dalam penentuan hilal puasa... dengan semata-mata hitungan ahli hisab tidaklah disyariatkan oleh Rasulullah SAW). (Majmu' Al-Fatawa (مجموع الفتاوى), 25/132).

Oleh karena itu, langkah pemerintah menggunakan Hisab untuk memandu Rukyat, dan bukan menggantikannya, adalah langkah yang paling sejalan dengan pemahaman para Salaf.

3. Kaidah Fiqih: Ketetapan Pemerintah Menghilangkan Perselisihan

Di luar perdebatan antara metode Ormas yang murni Hisab atau murni Rukyat, Islam memiliki instrumen pamungkas untuk menyudahi konflik di tengah masyarakat, yaitu ketetapan Ulil Amri (Pemerintah/Hakim).

Dalam Fiqih, terdapat sebuah kaidah emas yang disepakati para ulama Ushul Fiqih:

«حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

(Ketetapan penguasa/hakim itu menghilangkan perselisihan pendapat). (Al-Furuq lil Qarafi (الفروق للقرافي), 2/103).

Artinya, ketika para ulama dan pakar astronomi berselisih pendapat (apakah hilal sudah masuk atau belum), lalu pemerintah melalui Sidang Isbat mengetuk palu menetapkan awal Ramadhan atau 1 Syawal, maka wajib bagi seluruh umat Islam di negara tersebut untuk taat dan mengikuti keputusan itu. Mengikuti pemerintah dalam hal ini bukanlah bentuk taklid buta, melainkan pengamalan syariat untuk menjaga persatuan (Jama'ah).

Kesimpulan: Metode yang digunakan pemerintah (memadukan keilmuan astronomi modern dengan kepatuhan tekstual terhadap syarat Rukyatul Hilal) sudah sangat tepat dan sesuai syariat. Mengikuti hasil Sidang Isbat adalah jalan paling selamat secara Fiqih dan paling maslahat secara sosial.

Tim Belajar Syariah 

 Dapatkan Program Belajar Online dan Ebook Berkualitas di: ilmucenteracademy.com